Kendari, Sulteng – Suarajuang | Video percakapan Wakil Ketua DPR RI, La Ode Umar Bonte, dengan para mantan pekerja PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) di Konawe, Sulawesi Tenggara, menggegerkan publik. Dalam rekaman yang dibagikan melalui akun TikTok resminya @umarbonte01 dan video yang telah ditonton lebih dari 4 juta kali, terungkap dugaan diskriminasi sistematis antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA) asal Cina di perusahaan smelter tersebut.
Dari hasil penelusuran tim media suarajuang.online dalam video viral tersebut Duduk berhadapan di sebuah lokasi sederhana, eks pekerja wanita yang tampil pertama mengaku pernah menerima gaji sebesar Rp2,9 juta, dan hanya naik sedikit menjadi Rp3,07 juta setelah beberapa waktu. Ketika ditanya berapa gaji pekerja asing (TKA) Cina di tempat yang sama, ia menjawab:
“Mereka (TKA Cina) gajinya kisaran Rp18 juta.”
Wakil Ketua DPR RI yang dikenal vokal dalam isu ketenagakerjaan itu tampak terkejut dan menyatakan:
“Parah juga ya…”
Namun bukan hanya kesenjangan upah yang disorot. Eks pekerja yang diketahui namanya Katty Sabora tersebut mengungkap perlakuan tidak adil dan represif yang dialaminya, termasuk sanksi karena menjalankan ibadah shalat.
“Saya pernah dikenai sanksi karena shalat. Dibilang makan terlalu lama, shalat, ke toilet. Semua dihitung waktu. Saya bilang, kalian (TKA) datang cari kerja, cari hidup di sini, kalian bisa istirahat, tapi kami tidak,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengaku dipecat karena menyuarakan kondisi internal perusahaan ke publik. Ia menyebut bahwa dalam praktik kerja sehari-hari, pekerja lokal mengerjakan hampir seluruh pekerjaan kasar, sementara sebagian besar TKA disebut lebih banyak memberi perintah, bahkan terlihat bermain ponsel dan tidur.
“Kalau kami mengantuk sedikit, langsung surat peringatan. Tapi mereka (TKA) main game, tidur, tidak masalah.”
Naik Jabatan Setelah Diajari, Lalu Pekerja Lokal Diberhentikan
Kesaksian serupa datang dari mantan pekerja laki-laki yang mengaku bekerja di PT OSS selama lebih dari tiga tahun. Ia menjabat sebagai teknisi pendingin udara dan sempat ditugaskan melatih langsung pekerja asal Cina dalam mengoperasikan peralatan teknis.
“Saya ajarkan mereka cara pegang kunci, alat AC, semua saya ajarkan. Tapi setelah agak bisa, mereka dipindahkan ke smelter 3 dan 4. Tidak lama, dia naik jadi helm biru (supervisor),” ucapnya.
Ironisnya, dirinya justru diberhentikan dari perusahaan lantaran memimpin aksi mogok kerja. Ia juga menjabat sebagai Ketua PUK (Pengurus Unit Kerja) Serikat Pekerja di PT OSS dan memperjuangkan hak-hak normatif pekerja.
“Saya dipecat karena memimpin tuntutan soal struktur skala upah, tunjangan anak-istri, dan transportasi,” ungkapnya.
@umarbonte01INI PERBEDAAN GAJI DI PERUSAHAAN TAMBANG NIKEL. BURUH DARI CINA DI GAJI 18 JUTA SEDANGKAN GAJI BURUH LOKAL 3 JUTA😡♬ suara asli – LA ODE UMAR BONTE
Respons DPR: “Sangat Timpang, Ini Buruk Sekali”
La Ode Umar Bonte menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kesaksian para mantan pekerja tersebut. Ia menyebut bahwa jika informasi yang disampaikan benar, maka ini merupakan bentuk kesenjangan struktural yang sangat membahayakan iklim ketenagakerjaan nasional.
“Kalau ini informasinya benar, ini sangat berbahaya. Perlakuan yang sangat timpang. Tidak ada keadilan di tengah para pekerja. Apa bedanya pekerja lokal dan pekerja Cina? Ini terlalu berlebihan. Saya baru tahu kondisi ini, dan ini sangat parah dan buruk,” tegas politisi muda dari Sulawesi Tenggara tersebut.
Video ini menjadi pemantik perdebatan publik yang lebih luas terkait praktik ketenagakerjaan di industri smelter dan tambang, terutama dalam proyek-proyek yang melibatkan investasi asing besar-besaran dari Tiongkok.
Kesenjangan Sistemik dalam Industri Smelter?
Kawasan Industri Morosi, tempat PT OSS beroperasi, merupakan salah satu pusat industri smelter nikel terbesar di Indonesia, dengan investasi besar dari Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah laporan dan keluhan terkait keselamatan kerja, ketimpangan upah, dominasi TKA, hingga dugaan pelanggaran hak-hak pekerja lokal terus muncul ke permukaan.
Namun, kasus ini menjadi mencolok karena kesaksian datang langsung dari mantan pekerja dan direkam oleh wakil rakyat secara terbuka. Keterlibatan langsung wakil ketua DPR RI memperkuat sinyal bahwa masalah ini tidak bisa lagi dianggap sepele.
Hingga berita ini ditulis, pihak manajemen PT OSS belum memberikan tanggapan resmi atas kesaksian viral ini. Tidak ada klarifikasi terkait struktur gaji, promosi jabatan, maupun perlakuan terhadap pekerja lokal dan TKA di lingkungan perusahaan.
Namun video ini telah memicu gelombang simpati publik dan tekanan kepada instansi terkait, mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, hingga Ombudsman dan Komnas HAM.
Kasus PT OSS menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan dalam proyek strategis nasional (PSN), terutama di sektor yang dikuasai oleh modal asing.
“Negara harus hadir. Jangan sampai rakyat kita sendiri menjadi tenaga kerja kelas dua di tanahnya sendiri,” tutup Umar Bonte. (Red)
