Jakarta, Suarajuang.online – Pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di kawasan pesisir Tangerang menjadi sorotan besar. Akses nelayan untuk mencari ikan kini terganggu, membuat mereka harus memutar lebih jauh, mengeluarkan biaya tambahan, dan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan penghasilan. Kondisi ini memicu kemarahan para nelayan yang merasa hak mereka dirampas.
Kejadian ini menarik perhatian Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, yang turun langsung ke lokasi bersama aktivis lingkungan, Riyono “Caping”, untuk mendengar keluhan nelayan. Saat menyaksikan situasi di lapangan, Johan langsung bersikap tegas.
Johan menyoroti bahwa pemagaran laut ini tidak hanya merugikan nelayan, tetapi juga melanggar hak-hak dasar masyarakat pesisir. “Pemagaran laut ini jelas melanggar hak-hak nelayan. Pemerintah harus cepat turun tangan, cek legalitasnya, dan kalau ilegal, ya bongkar aja!” tegas Johan dalam keterangannya kepada kontributor media suarajuang.online pada Kamis (9/1/2025).
Ia juga mengingatkan pentingnya mengikuti aturan dalam pemanfaatan wilayah pesisir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Menurutnya, pemanfaatan wilayah laut harus memiliki izin resmi, melibatkan masyarakat, dan tidak merusak lingkungan.
Para nelayan mengeluhkan dampak besar dari pemagaran laut ini. Mereka kini harus mengeluarkan biaya bensin lebih besar karena rute yang memutar, sementara waktu kerja menjadi lebih panjang dan hasil tangkapan menurun drastis.
“Susah banget sekarang. Kami jadi harus cari ikan lebih jauh, tapi biaya tambah besar. Penghasilan malah makin kecil,” keluh seorang nelayan.
Johan menegaskan bahwa nelayan adalah pahlawan ekonomi pesisir yang menjaga keseimbangan ekosistem laut. Jika hak mereka dirampas, siapa yang akan melindungi laut?
Melihat kondisi ini, Johan mendesak pemerintah segera menyelidiki kasus pemagaran laut ini. Ia meminta pemerintah memeriksa legalitasnya dan bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran.
Aksi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengembalikan hak-hak nelayan dan menjaga keberlanjutan lingkungan laut di Tangerang. “Kita harus prioritaskan keadilan untuk nelayan dan masa depan pesisir,” pungkas Johan. (Red)
