Mataram, Suarajuang.online | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengecam dugaan intervensi yang dilakukan pihak PT Air Minum Giri Menang (AMGM) terhadap sejumlah perusahaan media dan jurnalis di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dugaan tekanan tersebut berkaitan dengan pemberitaan persidangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat mantan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.
dilansir dari berita11.com, Jumat (13/11/2026), dugaan intervensi tersebut terjadi pada Rabu hingga Kamis, 11–12 November 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun AJI Mataram, pihak PT AMGM diduga menghubungi sejumlah pimpinan redaksi media di Kota Mataram serta menemui langsung jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan persidangan.
Dalam komunikasi tersebut, pihak perusahaan daerah itu diduga meminta agar pemberitaan mengenai persidangan dibuat lebih lunak atau diperhalus. Permintaan tersebut bahkan disebut disertai ancaman penghentian kerja sama advertorial maupun iklan apabila media tidak memenuhi keinginan tersebut.
Tekanan yang diduga dilakukan tidak berhenti pada permintaan perubahan isi berita. Sejumlah media juga disebut diminta menarik atau menghapus artikel yang telah dipublikasikan, termasuk rekaman video jalannya persidangan yang sudah diunggah melalui kanal media sosial.
Sedikitnya tiga media di NTB disebut mengalami tekanan serupa.
AJI: Intervensi terhadap Media Mengancam Kemerdekaan Pers
Ketua AJI Mataram, Wahyu Widiantoro, menegaskan bahwa tindakan menekan media agar mengubah, memperhalus, bahkan menghapus pemberitaan merupakan persoalan serius yang mengancam kemerdekaan pers.
Menurut Wahyu, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (2), yang menjamin kebebasan pers nasional dari penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran.
Ia juga merujuk Pasal 1 angka 5 UU Pers mengenai pengertian penyensoran, yang mencakup penghapusan sebagian atau seluruh materi informasi serta tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak mana pun.
Wahyu menjelaskan bahwa pemberitaan yang dipublikasikan jurnalis merupakan hasil peliputan terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbuka untuk umum.
Karena itu, permintaan untuk menghapus produk jurnalistik dinilai dapat menghambat hak masyarakat dalam memperoleh informasi secara transparan mengenai proses penegakan hukum.
Tekanan Kerja Sama Iklan Berpotensi Memicu Swasensor
AJI Mataram turut menyoroti penggunaan hubungan bisnis dan kerja sama periklanan sebagai instrumen untuk memengaruhi kebijakan redaksi media.
Praktik semacam ini dinilai berbahaya karena dapat menciptakan tekanan ekonomi terhadap perusahaan media, terutama ketika keberlangsungan pendapatan dari iklan dijadikan alat untuk memengaruhi independensi pemberitaan.
Kondisi tersebut berpotensi memunculkan praktik swasensor atau self-censorship, yakni situasi ketika media maupun jurnalis membatasi pemberitaan secara mandiri karena khawatir kehilangan pendapatan atau menghadapi tekanan dari pihak tertentu.
Wahyu mengingatkan bahwa ketika sensor dan swasensor dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan akses terhadap informasi yang akurat, kritis, dan independen.
Menurutnya, kepentingan bisnis dan kerja sama komersial tidak boleh mengalahkan hak publik untuk mendapatkan informasi.
Penghalangan Kerja Jurnalistik Memiliki Konsekuensi Hukum
Selain bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers, AJI Mataram juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum terhadap tindakan yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal tersebut memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers.
Atas dugaan peristiwa tersebut, AJI Mataram menyampaikan sejumlah desakan kepada pihak-pihak terkait.
Pertama, meminta PT Air Minum Giri Menang (AMGM), seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta lembaga bisnis untuk menghentikan segala bentuk tekanan, ancaman pemutusan kerja sama, maupun intervensi terhadap ruang redaksi media.
Kedua, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan bahwa pers independen merupakan salah satu pilar penting demokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan sebagai mitra bisnis yang substansi pemberitaannya dapat diatur berdasarkan kepentingan pengiklan.
Ketiga, meminta semua pihak menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers, termasuk melalui hak jawab dan hak koreksi, bukan dengan pemaksaan penghapusan berita atau takedown.
Keempat, mendorong perusahaan media di NTB membangun pemisahan yang tegas antara kepentingan bisnis dan independensi redaksi, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap jurnalis agar praktik swasensor tidak berkembang menjadi budaya di lingkungan pers.
Wahyu menegaskan bahwa kerja sama periklanan dan hubungan bisnis dengan perusahaan media harus dilakukan secara profesional tanpa mencampuri independensi pemberitaan.
Menurutnya, kepentingan komersial tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam informasi yang menjadi hak masyarakat.
“Silakan beriklan dan menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan media secara profesional, tetapi jangan pernah menjadikannya sebagai alat untuk menyensor kebenaran. Informasi publik bukan komoditas yang bisa ditawar,” tegas Wahyu. (Red02.mtrm)
