Mataram, NTB – Suarajuang l Usai dipastikan akan menggelar deklarasi bakal calon Zulkieflimansyah dan Suhaili FT yang akan berpasangan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024. Duet mantan Gubernur NTB dan mantan Bupati Lombok Tengah ini disebut sudah mendapatkan rekomendasi partai. Zul adalah kader PKS sementara Suhali dari Golkar.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar NTB H Mohan Roliskana membantah keras bahwa golkar telah mengeluarkan rekomendasi untuk Suhaili mendampingi Zulkieflimansyah.
“Golkar belum mengeluarkan rekomendasi kepada siapapun, survei dan penjaringan bakal calon masih sedang berjalan,” kata Mohan, Jum’at (7/6/2024).
Mohan menyebutkan, Golkar akan mengeluarkan rekomendasi tersebut pada Agustus 2024. Isinya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota.
Wali Kota Mataram itu mengatakan, kabar adanya rekomendasi yang diberikan Golkar kepada Suhaili tersebut menjadi hal yang biasa dalam dinamika politik.
“Saya pikir biasa aja, ada argumentasi politik narasi seperti itu, baguslah untuk meramaikan situasi demokrasi, namun tidak boleh serta merta mengklaim sepihak posisi golkar saat ini, mari kita menghormati proses yang ada” kata mantan Wakil Wali Kota Mataram dua periode itu.
Sementara itu, dalam pemberitaan sebelumnya bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan siapa figur yang akan mendampingi Bang Zul setelah ditinggal Sitti Rohmi Djalillah.
Rohmi, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo NTB diketahui sudah mengumumkan berpasangan dengan Bupati Sumbawa Barat Musyafirin. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS NTB Yek Agil mengatakan, tidak menutup kemungkinan Bang Zul akan berpasangan dengan Suhaili.
Bahkan informasi yang dihimpun kontributor media online Suarajuang, pasangan Zul-Uhel tersebut akan melakukan deklarasi pada hari sabtu (08/06/2024).
“Kalau semua instrumen yang kami tetapkan terpenuhi, segera kami deklarasi, Nanti finalnya saat sudah mendaftar ke KPU”, tutup Yek Agil.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB tersebut menjelaskan, sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) segala sesuatu bisa berubah. (KSJ.Mtrm)
