Sumbawa Barat, NTB – Suarajuang|Ribuan warga dari berbagai penjuru Pulau Sumbawa memadati kawasan Pelabuhan Poto Tano, Senin (26 Mei 2025), dalam aksi unjuk rasa damai untuk mendukung percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Aksi ini berlangsung tertib dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, termasuk Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si., dan Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, yang turun langsung menemui massa. Turut pula hadir mendampingu Sekretaris Daerah drh. Hairul Jibril, MM.
Kehadiran pimpinan daerah ini menjadi penegas bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga direspons dengan sikap terbuka dan positif. Dalam orasinya, Bupati Amar menyampaikan rasa terima kasih kepada para peserta aksi yang telah menyampaikan tuntutan secara damai, tertib, dan tidak mengganggu objek vital nasional.
“Aksi ini adalah contoh nyata kedewasaan berdemokrasi masyarakat Pulau Sumbawa, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat. Saya sangat mengapresiasi bagaimana aspirasi disampaikan dengan damai,” ujar Bupati Amar di hadapan ribuan demonstran.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa aspirasi pembentukan provinsi baru ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai dan direspons secara bijak. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah menjaga keamanan dan kondusivitas selama aksi berlangsung.
“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh peserta aksi yang menjaga ketertiban, serta kepada aparat yang menjaga situasi tetap aman. Meski sempat ada percikan kecil, semua bisa segera diatasi. Ini bukti bahwa kita dewasa dalam menyampaikan aspirasi,” tambahnya.
Pemerintah Daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Aspirasi ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Kita ingin semua berjalan dalam koridor yang benar,” tegas Bupati Amar.
Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi lintas kabupaten se-Pulau Sumbawa agar perjuangan ini tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, kekompakan dan sinergi akan memperkuat posisi tawar aspirasi ini di tingkat nasional.
“Kita harus tetap menjaga komunikasi dan kekompakan. Aspirasi ini akan lebih kuat jika disampaikan bersama-sama, bukan parsial,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar, menyampaikan dukungan penuh secara kelembagaan terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ia menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPRD telah menyatakan sikap mendukung penuh agenda pemekaran ini.
“Sikap DPRD jelas dan tegas: kami mendukung penuh perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Semua poin aspirasi yang disampaikan oleh Komite Percepatan Pembentukan Provinsi (KP4S) akan kami sikapi secara kelembagaan,” kata Kaharuddin.
Untuk memperkuat langkah strategis ini, ia mengusulkan pembentukan forum pimpinan DPRD se-Pulau Sumbawa guna mempermudah koordinasi antar daerah dan mengawal proses pemekaran secara terstruktur.
“Perjuangan ini memang dimulai dari Sumbawa Barat, tapi tidak boleh berhenti di sini. Kita akan terus berkoordinasi dengan DPRD kabupaten/kota lainnya agar langkah kita selaras dan terarah,” jelasnya.
Kaharuddin Umar juga menyatakan bahwa dirinya telah ditugaskan secara kelembagaan untuk terus berkoordinasi dengan Bupati dan KP4S, baik dalam aspek politik maupun administratif.
Sementara itu, Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnain,S.IK., menegaskan bahwa pihak kepolisian akan tetap menjaga netralitas dalam menyikapi isu pemekaran wilayah. Ia menekankan bahwa tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan terlibat dalam substansi politik.
“Kami tidak masuk ke ranah substansi pemekaran. Tugas kami adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Selama aksi dilakukan dengan damai dan sesuai hukum, kami akan selalu mendukung dengan pengamanan yang profesional,” tandas Kapolres.
Aksi unjuk rasa damai ini menjadi babak penting dalam perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa untuk memiliki provinsi sendiri. Dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, serta jaminan keamanan dari aparat menjadi sinyal positif bahwa perjuangan ini semakin matang dan siap dilanjutkan ke tahap berikutnya. (Red)
