Sumbawa Barat, NTB – suarajuang.online | Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si. mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat agar tidak bersikap alergi terhadap kritik dari masyarakat maupun media.
Menurut H. Amar, kritik justru merupakan bagian penting dalam proses evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Bupati H. Amar saat menghadiri buka puasa bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan insan pers, yang digelar di halaman Pendopo Bupati, Minggu (8/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, H. Amar menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi saluran aspirasi publik.
Karena itu, birokrasi di lingkungan pemerintah daerah diminta tidak memandang kritik sebagai sesuatu yang negatif.
“Media adalah unsur strategis yang sangat penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Jangan pernah alergi terhadap kritik, baik dari masyarakat maupun yang tersalurkan melalui pers,” kata H. Amar.
Menurut dia, pemerintah terkadang merasa telah bekerja secara maksimal dalam menjalankan program-program pelayanan publik. Namun, ukuran keberhasilan pelayanan tersebut tetap berada di tangan masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari kebijakan pemerintah.
“Kita bisa mengukur pelayanan kita dari kepala orang yang kita layani. Mungkin pemerintah merasa sudah melakukan yang terbaik, tetapi penting juga mengetahui bagaimana pikiran masyarakat, apakah mereka puas atau justru memiliki kritik,” ujarnya.
H. Amar menegaskan bahwa menjadi pejabat publik berarti harus siap menerima penilaian dari masyarakat.
Karena itu, keterbukaan terhadap kritik dinilai sebagai bagian penting dari proses perbaikan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Menjadi pejabat harus siap dikritik dan siap dinilai. Jangan alergi terhadap hal itu. Ini yang selalu saya tanamkan kepada rekan-rekan birokrasi. Kritik juga menjadi penyeimbang,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati H. Amar juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers di Kabupaten Sumbawa Barat yang selama ini aktif menyuarakan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Saya apresiasi rekan-rekan pers. Kadang apa yang disuarakan itu benar-benar murni dari apa yang mereka dapatkan di tengah masyarakat,” katanya.
Selain membahas pentingnya peran pers dalam pembangunan daerah, H. Amar juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah di perantauan.
Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat siap membantu proses pemulangan jenazah warga KSB yang meninggal dunia di luar Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Menurut H. Amar, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membantu pembiayaan pemulangan jenazah, terutama bagi warga yang memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa Barat.
“Kita bisa kerja sama dengan Baznas. Kalau warga KSB meninggal di luar NTB, pemulangannya bisa kita bantu,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan.
Namun demikian, H. Amar menegaskan bahwa bantuan tersebut diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa Barat.
“Yang penting KTP KSB. Kalau warga KSB lalu minta diantarkan ke luar daerah tentu tidak bisa. Tapi kalau warga KSB meninggal di luar NTB, itu bisa kita bantu,” katanya.
Menurut H. Amar, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk tetap hadir membantu masyarakat, termasuk dalam situasi duka yang dialami keluarga warga yang meninggal dunia di luar daerah.
Ia berharap, melalui dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi dengan Baznas, beban keluarga yang harus memulangkan jenazah dari luar provinsi dapat sedikit terbantu.
“Ini bentuk komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat kita,” pungkasnya.
Di akhir pertemuan dengan insan pers tersebut, Bupati H. Amar juga meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk meninjau kembali alokasi anggaran kerja sama publikasi antara pemerintah daerah dengan media.
Langkah itu, menurutnya, penting agar kemitraan antara pemerintah daerah dan media dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat. (Red)
