Sumbawa Barat, NTB – Suarajuang|Ribuan massa dari berbagai daerah di Pulau Sumbawa turun ke jalan pada Senin (26/5), mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Aksi besar-besaran ini melumpuhkan jalur distribusi ke tambang Batu Hijau dan mengganggu operasional Pelabuhan Poto Tano, pintu utama penyeberangan ke Pulau Lombok.
Sejak pukul 11:00 Wita massa memblokade akses jalan utama ke arah pelabuhan poto tano. Spanduk dan atribut aksi berisi slogan “PPS Harga Mati” dan “Keadilan untuk Pulau Sumbawa” mendominasi lokasi-lokasi strategis. Tak hanya dari daratan, dukungan juga datang dari kelompok nelayan Desa Poto Tano yang turut memblokir akses menuju pelabuhan, menyebabkan antrean panjang kendaraan dan penumpang.
Solidaritas Nelayan, Pelabuhan Poto Tano Macet
Di Desa Poto Tano, para nelayan memarkir perahu di sekitar dermaga dan menutup akses kendaraan menuju pelabuhan. Aksi ini menyebabkan penyeberangan dari dan ke Lombok terganggu selama beberapa jam.
Ketua Umum Koalisi Pejuang Percepatan Propinsi Pulau Sumbawa (KP4S) M. Sahril Amin “Dea Naga”, menyatakan bahwa keterlibatan nelayan menunjukkan betapa luas dan seriusnya dukungan terhadap PPS. “Kami tidak menuntut hal yang berlebihan. Kami hanya ingin pemerataan pembangunan dan pengakuan administratif agar kami tidak terus jadi korban ketimpangan,” tegasnya.
Pemblokiran jalan juga membuat distribusi logistik ke tambang Batu Hijau berhenti total. Kendaraan pengangkut bahan bakar, makanan, dan alat berat tidak bisa melintas. Selain itu, banyak pekerja tambang tidak dapat mencapai lokasi kerja akibat akses tertutup.
Desakan Cabut Moratorium Pemekaran
Dalam orasinya, Bulyadi Borry, tokoh pemuda dan orator utama aksi, menegaskan bahwa rakyat Pulau Sumbawa telah sabar menanti terlalu lama. “Kami tidak anti NTB. Tapi kami ingin bangun rumah sendiri. Sudah waktunya kami kelola wilayah kami sendiri, dengan kekayaan kami sendiri, dan menentukan masa depan kami sendiri,” ucapnya di hadapan massa.
Aksi yang berlangsung damai namun tegas ini menyatukan semua elemen masyarakat tokoh organisasi kepemudaan, hingga warga desa dari kabupaten Sumbawa Barat.
600 Personel Gabungan Amankan Aksi
Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnain, S.IK, mengungkapkan bahwa pihaknya menurunkan 600 personel gabungan, termasuk bantuan BKO dari Polda NTB, untuk memastikan aksi berlangsung aman. “Kami fokus pada pendekatan humanis dan persuasif. Kami menghormati hak masyarakat menyampaikan aspirasi, tapi kami juga pastikan tidak ada gangguan keamanan yang meluas,” ujarnya.
Petugas juga berjaga di kawasan pelabuhan dan jalur distribusi utama untuk menghindari bentrokan atau kerusakan fasilitas umum.
PPS: Aspirasi yang Tertahan Dua Dekade
Isu pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa bukan hal baru. Sejak awal 2000-an, wacana ini telah bergulir, namun belum menemui kepastian karena moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat.
Menurut pengamat dari Universitas Samawa, gerakan kali ini memiliki kekuatan akar rumput yang lebih solid. “Jika pusat terus menunda, aksi-aksi semacam ini akan makin sering terjadi. Ini bukan soal ambisi elite, tapi kebutuhan struktural masyarakat,” ujarnya.
Aksi hari ini menunjukkan bahwa tuntutan PPS tak lagi hanya menjadi isu wacana elit daerah, tapi telah menjelma menjadi gerakan kolektif masyarakat. Lumpuhnya jalur distribusi tambang dan gangguan di Pelabuhan Poto Tano menjadi simbol peringatan bahwa aspirasi ini serius dan tak bisa terus diabaikan.
Pemerintah pusat kini dihadapkan pada pilihan antara mendengarkan suara rakyat atau menghadapi eskalasi tekanan yang lebih luas di masa mendatang. Massa aksi menyatakan mereka akan terus bertahan hingga ada tanggapan nyata terhadap perjuangan mereka membentuk Provinsi Pulau Sumbawa. (Red)
