Sumbawa Barat, NTB – Suarajuang|Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari Fraksi PDI Perjuangan, Santri Yusmulyadi, ST, kembali menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), atas lambannya realisasi program Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah KSB. Ia menilai, kebutuhan dasar masyarakat terhadap penerangan jalan sudah terlalu lama diabaikan, padahal hal ini menyangkut langsung rasa aman, kenyamanan, dan keselamatan publik saat beraktivitas di malam hari.
“Sudah berkali-kali saya minta, baik secara resmi dalam forum maupun melalui komunikasi langsung. Dishub sebagai leading sektor harus segera menyiapkan program yang konkret, dimulai dari pendataan menyeluruh kebutuhan lampu jalan di tiap ruas strategis,” tegas Santri. Ia juga menambahkan bahwa desakan tersebut akan kembali ia suarakan secara terbuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD yang akan digelar dalam waktu dekat.
Santri, politisi vokal asal Kecamatan Brang Ene, menyoroti paradoks pembangunan infrastruktur jalan di KSB. “Jalannya sudah hotmix, akses konektivitas antarwilayah semakin baik. Tapi anehnya, begitu malam tiba, suasana masih gelap gulita. Masyarakat takut melintas, apalagi di area-area yang jauh dari permukiman,” cetusnya.
Menurutnya, gelapnya jalan bukan hanya soal estetika kota atau kenyamanan visual. Lebih dari itu, ketiadaan lampu jalan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, tindak kriminalitas, dan rasa waswas masyarakat saat beraktivitas di malam hari. “Penerangan jalan itu bentuk pelayanan paling nyata dari negara. Pemerintah harus hadir, bukan hanya saat pencitraan atau seremoni,” tambahnya tajam.
Dalam forum internal Komisi 3 DPRD KSB, Santri mengaku telah menyampaikan secara lugas bahwa penerangan jalan harus menjadi salah satu prioritas penganggaran. Ia juga mengingatkan bahwa teknologi saat ini sudah memungkinkan pemanfaatan lampu tenaga surya (solarcell), sehingga keterbatasan jaringan listrik PLN bukan lagi alasan yang bisa diterima untuk menunda pemasangan PJU.
“Kalau menunggu jaringan PLN, ya bisa sepuluh tahun lagi baru terang. Gunakan solarcell! Banyak daerah lain sudah terapkan, dan itu sangat efektif. Pemerintah tinggal niat saja,” sindirnya.
Santri pun mengakui bahwa program ini membutuhkan anggaran cukup besar. Namun menurutnya, bukan berarti program itu tidak bisa dilaksanakan. Ia menyarankan pemerintah memulai dari pendataan menyeluruh sebagai dasar perencanaan yang matang, lalu menganggarkannya secara bertahap.
“Kalau pemerintah serius, tidak harus tunggu APBD induk. Bisa dimulai dari anggaran perubahan. Yang penting datanya ada, rancangannya jelas, dan niatnya sungguh-sungguh. Dalam waktu tiga sampai lima tahun, semua jalan bisa terang, tanpa harus mengorbankan sektor lain,” pungkasnya.
Dengan konsistensi suara dan dorongan kuat dari parlemen, Santri berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, segera bergerak. Karena dalam pandangannya, “jalan yang terang adalah awal dari masyarakat yang aman dan percaya pada pemerintahnya.” pungkas santri. (Red)
