Mataram, NTB – Suarajuang | Bupati Sumbawa Barat hadir dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambakan se-Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada hari Kamis (09/01/25) bertempat di Kantor Gubernur NTB.
Dalam kegiatan rapat kordinasi dan supervisi antara KPK RI dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik tersebut, Sekretaris daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Drs. H. Lalu Gita Aryadi menyampaikan.
“Mudahan-mudahan dengan pertemuan ini akan menginspirasi kita dalam mengelola wilayah pesisir dan laut untuk kontribusi PAD dengan tata kelola sebaik-baiknya, dan saya sangat mengapresiasi kehadiran bapak ibu semua. Kehadiran Bapak Ibu semua mencerminkan komitmen kita dalam mengelola sektor Pertambakan dengan baik dan benar. Inovasi serta kolaborasi harus kita lakukan untuk suksesnya program program presiden terpilih. Sangat diperlukan upaya intensif dan langkah strategis dalam mensukseskan Program Presiden Prabowo”, ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Dian Patria menyebutkan bahwa dalam upaya untuk mengawal aktifitas pertambakan di NTB harus mengutamakan pengelolaan alam harus dijaga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui aktifitas pertambakan, diharapkan dapat meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah, namun tidak boleh mengabaikan resiko kerusakan lingkungan.
”Kita Ambil contoh misalnya kebakaran hutan, kerusakan lingkungan karena sianida, dan pengrusakan lain-lainnya akibat salah pengelolaan, itu tidak sebanding kerusakan alam dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Oleh karenanya, dalam hal pengelolaan pertambakan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus membangun fungsi koordinasi, supervisi, memerlukan koordinasi lintas sektor, lintas kementerian, propinsi Kabupaten, insyaAllah kami siap menjadi jembatan”, ungkap Dian Patria.
Sementara itu Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.H.W.Musyafirin.,MM dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya upaya penertiban di sektor pertambakan.
”Yang tak kalah penting investasi pada sektor pertambakan adalah terkait dengan upaya penertiban. Contohnya kami yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat terkait pengelolaan tambak udang dekat dengan pemukiman warga. Muncul persoalaan upaya saling komplain, ada juga persoalan pengelolaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal) yang tidak bagus. Nah, praktek praktek semacam ini dapat menciptakan suasana yang kurang nyaman dalam menarik investasi, baik dalam dunia pariwisata dan sektor pertambakan itu sendiri. Harapan kami dapat terbangunnya sinergi data antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam sektor pertambakan, dengan keterlibatan KPK RI sebagai mediator didalamnya. Dengan data yang terintegrasi dan valid, kebijakan pemerintah di sektor ini akan lebih tepat sasaran, termasuk dalam pemberian bantuan, penataan lahan, serta pengawasan lingkungan. Karena Hal tersebut juga menjadi faktor utama menarik investasi di sektor pertambakan”, ungkap Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. (Red)
