Sumbawa Barat, NTB – Suarajuang|Aksi unjuk rasa ribuan massa menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di kawasan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, memanas. Ketegangan pecah di sekitar 700 meter dari gerbang Pelabuhan Poto Tano, Senin (26/5), setelah seorang sopir truk memprovokasi peserta aksi dengan nekat memaksa menerobos blokade yang dibentuk massa.
Tindakan provokatif sopir truk tersebut memicu kemarahan sejumlah peserta aksi. Ia kemudian menjadi sasaran amukan massa dan mengalami pemukulan secara fisi, hingga harus dievakuasi oleh aparat pengamanan yang berjaga.
Seorang saksi mata menyebut sopir telah berulang kali diingatkan agar tidak memaksa melintas, namun tetap melaju dan bahkan nyaris menabrak barikade manusia. “Orang sudah berdiri menghadang, dia tetap gas. Itu yang buat massa marah dan akhirnya main tangan,” ungkapnya.
Kericuhan meluas setelah aksi pemukulan sopir. Terjadi saling dorong antara massa dan aparat, yang berusaha menjaga garis pengamanan agar tidak meluas ke area pelabuhan. Karena tekanan massa yang terus bertambah, aparat terpaksa mundur hingga mendekati area dermaga Pelabuhan Poto Tano.
Tidak ada penggunaan gas air mata maupun water cannon dalam kejadian tersebut. Kepolisian mengandalkan pendekatan persuasif dan pengamanan tanpa kekuatan berlebihan, meskipun situasi sempat nyaris tak terkendali.
Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnain, S.IK, menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan 600 personel termasuk bantuan dari Polda NTB untuk mengamankan aksi ini. “Kami tidak menggunakan tindakan represif. Namun tetap kami sesalkan adanya tindakan kekerasan terhadap warga sipil,” ucapnya.
Tokoh massa aksi, M. Sah Amin (Dea Naga), menyayangkan insiden kekerasan dan meminta peserta aksi tetap menjaga ketertiban. “Jangan sampai perjuangan kita dinodai oleh tindakan emosional. Tapi juga harus dipahami, rakyat sudah sangat lama tertekan dan terabaikan,” tegasnya.
Sementara orator lapangan, Bulyadi Borry, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini adalah suara terakhir rakyat Pulau Sumbawa yang selama ini merasa terpinggirkan. “Kami tidak akan bubar sebelum tuntutan PPS dijawab dengan nyata oleh Jakarta,” serunya dari atas mobil komando.
Selain akses jalan darat yang diblokade, dukungan terhadap aksi juga datang dari kelompok nelayan di sekitar Desa Poto Tano. Mereka menutup akses laut dengan perahu-perahu yang bersandar di sekitar dermaga, menyebabkan aktivitas pelabuhan tersendat.
Antrean kendaraan mengular di luar pelabuhan. Pengguna jasa penyeberangan menuju Lombok pun terdampak, meski sebagian besar tetap memilih menunggu perkembangan di lokasi.
Aksi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah pusat bahwa aspirasi pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa bukan sekadar isu elite daerah, melainkan suara rakyat akar rumput. Meski aparat menahan diri, ledakan emosi rakyat akibat perlakuan yang dianggap tidak adil bisa kapan saja berubah jadi kemarahan sosial yang lebih luas.
Massa menyatakan aksi akan terus berlanjut hingga ada kejelasan dari pemerintah pusat tentang nasib PPS yang sudah diperjuangkan lebih dari dua dekade. (Red)
