Sumbawa Barat, NTB – Suarajuang | Peta kekuatan elektabilitas para kandidat Calon Kepala Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menuju 60 hari akhir sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 mendatang menuai berbagai perdebatan tentang keunggulan dan kemenangan yang ramai serta intens menjadi pembahasan dan diperbincangkan oleh banyak pihak.
Hal tersebut bermula sejak Lembaga Survei Politika Research Consulting (PRC) melakukan rilis hasil survei pada tanggal 24 September 2024. Banyak pengamat yang mengkritisi hasil tersebut. Peneliti dan supervisor Prediksi Survei dan Statistika Indonesia (PRESISI) salah satunya.
Menurut PRESISI yang disampaikan langsung oleh Ifan Supriadi selaku Peneliti dan Suvervisor Regional Pulau Sumbawa pada hari Jum’at (27/11), rilis hasil yang dilakukan oleh PRC beberapa waktu terakhir memang wajar jika banyak dikritisi oleh pihak akademisi, pengamat, maupun masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat lainnya.
Hal tersebut dianggap wajar karena menurut Ifan Supriadi, hasil yang dirilis PRC sering bertolak belakang dengan kondisi realitas. Ifan Supriadi juga mempertanyakan metodologi yang digunakan oleh PRC terutama terkait dengan teknik penentuan sampling.
“Mereka (baca: Lembaga survey PRC) langsung kepada metode pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara face to face. Padahal tekhnik penentuan sampling itu paling utama dalam menentukan tingkat validitas hasil survei. Logikanya begini, data di dapatkan dari hasil wawancara tatap muka surveyor dan responden, tapi tekhnik yang digunakan untuk menentukan seseorang yang memiliki wajib pilih masuk menjadi kategori responden yang di wawancarai itu bagaimana? Iya benar ada 800 responden yg memiliki hak pilih, tapi populasinya bagaimana? Ini yg tidak dijelaskan. Padahal itu unsur yang sifatnya wajib.”, jelas Ifan Supriadi.
Selain itu, Ifan menganggap bahwa tujuan PRC merilis hasil survei tersebut selain tidak berdasarkan infografis yang utuh wajar banyak pihak tidak percaya dengan rilis hasil survey tersebut, bahkan diduga dapat dijadikan sebagai alat untuk membangun framing opini masyarakat dengan cara memperlihatkan angka survei yang sangat bombastis tersebut.
Hal hal lain seperti Primery Sampling Unit (PSU), By Name By Address (BNBA) responden dan surveyor serta pendanaan bolehlah tidak di publikasikan karena itu menjadi dapur lembaga.
“Apakah lembaga tersebut memuat unsur-unsur penting dalam publikasi hasil surveinya atau tidak, salah satunya Transparansi Metodologi. Kalau tidak? maka wajar kalau alam sadar publik berspekulasi macam-macam. Menduga ini ada unsur kesengajaan untuk antisipasi terjadinya pertanyaan saat uji validitas nanti”, ungkap ifan.
Selain itu Ifan juga menyoroti soal afiliasi lembaga dengan salah satu Paslon. Sebenarnya lembaga yang berpengalaman dan matang sebenarnya tidak perlu lagi validasi diri dengan menjelaskan kepada publik bahwa dirinya tidak berafiliasi dengan salah satu paslon.
“Semakin dia menjelaskan dirinya tidak berafiliasi dengan salah satu Paslon, semakin menjelaskan kepada publik kalau memang berafiliasi. Teori psikologinya kan begitu, self-fulfilling prophecy namanya itu. Lebih lebih dikuatkan lagi dengan adanya komentar paslon di paragraf berikutnya”, duga ifan supriadi.
Ifan Supriadi sebagai salah satu peniliti dan Suvervisor PRESISI diketahui sebelumnya memiliki segudang pengalaman dan rekam jejak bersama Konsultan Citra Indonesia (KCI) tahun 2010 dan bersama Polmark pada tahun 2015 yang lalu menyoroti hasil dari variabel Approval terkait kinerja bupati dan wakil bupati kabupaten sumbawa barat, dengan menempatkan wakil bupati memiliki kinerja tertinggi daripada bupati.
“Pertanyaannya, di daerah mana pernah terjadi di negara ini bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wakil Bupati lebih tinggi dari kinerja Bupati? Kan absurd jadinya. Jadi menurut saya, variabel Approval ini bukannya semakin mendongkrak justru melemahkan, kalau teori psikologinya disebut overcopensation. dimana seseorang berusaha keras ingin membuktikan diri justru memperlihatkan kelemahan dan kerentanan”, terang ifan.
Data-data yang dirilis oleh PRC dianggap sangat politis dan hanya bertujuan untuk mempengaruhi opini Publik.
“Sebenarnya kalau mau menggiring persepsi publik dengan hasil survei, sebaiknya dibuat senatural mungkin. Jangan sampai terkesan untuk menghindari penilaian yang sifatnya generalisasi”, pungkas Ifan. (Red)
